Informasi Berkala
1. Maklumat Pelayanan
2. Profil Badan Publik
3. Ringkasan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan yang Sedang Dijalankan
4. Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik Berupa Narasi Tentang Realisasi Kegiatan Yang Telah Maupun Sedang Dijalankan Beserta Capaiannya
- 4.1 LKIP 2020
- 4.2 LKIP 2021
- 4.3 LKIP 2022 Sekretariat Daerah
- 4.4 LKjIP 2023 Sekretariat Daerah
5. Ringkasan Laporan Keuangan
- 5.1 Neraca Per 31 Desember 2020
- 5.2 Daftar Aset dan Investasi 2020
- 5.3 Catatan Atas Laporan Akuntansi 2020
- 5.4 Catatan Atas Laporan Akuntansi 2021 / Laporan Keuangan 2021
- 5.5 Catatan Atas Laporan Akuntansi 2022 / Laporan Keuangan 2022 (audited)
- 5.6 Laporan Keuangan 2023 (audited)
- 5.7 Inventaris BMD Juli 2022
- 5.8 Inventaris BMD Desember 2022
- 5.9 Statistik Keuangan
- 5.10 Daftar Aset dan Inventaris BMD 2023
6. Laporan Akses Informasi Publik
- 6.1 Jumlah Permohonan dan Informasi Publik yang Diterima
- 6.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik
- 6.3 Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya dan Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak
- 6.4 Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik
- 6.5 Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2021
- 6.6 Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2022
- 6.7 Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan
- 6.8 Daftar Informasi Publik yang telah di Mutakhirkan
7. Laporan Realisasi Anggaran
8. Permohonan Informasi
- 8.1 Formulir Permohonan Informasi Online
- 8.2 Tata Cara Permohonan Informasi
- 8.3. Formulir Permohonan Informasi Publik Offline
- 8.4 Tata Cara Pengajuan Keberatan
- 8.5. Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik
- 8.6. Tata cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi
9. Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Yang Dilakukan Baik Oleh Pejabat Badan Publik Maupun Pihak Yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja
10. Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- 11..1 LHKPN Penyelenggara Negara di Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol yang telah di verifikasi dan diumumkan lengkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
No Penyelenggara Negara LHKPN 2023 1. Beni Ismail, S.STP., M.Si Klik Disini 2. Rosmawati, S.Sos., M.Si Klik Disini 3. Arif Agus Rakman, S.IP., M.Si Klik Disini 4. Basar Kasori, S.STP Klik Disini 5. Riki Sunardi, SH., M.Si Klik Disini 6. Iis Widayati, A.Md Klik Disini
12. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan dan / atau Kebijakan
- UU NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN
- UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
- UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
- PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PPID
- PERMENKOMINFO NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KONKUREN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- PERPRES 2018 NOMOR 95 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SPBE
- PP NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG IMPLEMENTASI UU KIP
- PERDA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- PERKI 1 TAHUN 2010 TENTANG INFORMASI PUBLIK
- PERGUB NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG SOTK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
- PERGUB NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK TIK
- PERGUB NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CCTV
- PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK
- PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN TUGAS FUNGSI PERANGKAT DAERAH BANTEN
- PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA INDONESIA (SDI)
- SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018
- PERGUB BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PPID
- SK KETUA KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018
- UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009
- INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020
- KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020
- KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2020
- KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN TENTANG GUGUS TUGAS BARU
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA (COVID-19)
- PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
- SURAT EDARAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19
- PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 58 TAHUN 2020
- PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG BUDAYA KERJA
- PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PPID
- PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG SPBE
- PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDA
13. Layanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik
14. Layanan Permohonan Informasi Publik
15. Standar Operasional Prosedur Informasi Publik
- 15.1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- 15.2 SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- 15.3 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
- 15.4 SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
- 15.5 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
- 15.6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 15.7 SOP Pendokumentasian Informasi Yang dikecualikan
16. Keputusan Kepala Biro
17. Survey Kepuasan Masyarakat
-
Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr/i Pengguna Layanan Informasi Publik
Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Setda Provinsi BantenSURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol. Berdasarkan pendapat masyarakat yang dikumpulkan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ini, kami berharap mendapat gambaran mengenai apa yang harus dilakukan untuk lebih meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat.
Semoga Bapak/Ibu/Sdr/I berkenan membantu kami dengan berpartisipasi dalam survey ini.
Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.Atas perhatian dan partisipasinya, diucapkan terima kasih.
Silahkan Download Kuesioner setelah diisi, dikirim kembali via email : ppid.biroadpimpro@bantenprov.go.id
18. Alamat PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol
- Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B (Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten) Gd. Setda Provinsi Banten Lt.1, Kecamatan Curug, Kota Serang - Provinsi Banten
Email : ppid.biroadpimpro@bantenprov.go.id / ppid.biroadpim.banten@gmail.com