Gubernur Banten: Penanggulangan Covid-19 Berbasis Komunitas Hingga Tingkat RT/RW
Sumber Gambar :Gubernur Banten: Penanggulangan Covid-19 Berbasis Komunitas Hingga Tingkat RT/RW
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan, dalam PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro, penanggulangan atau perlawanan terhadap Covid-19 berbasis komunitas hingga Rukum Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tingkat desa/ kelurahan. Hal itu diungkap Gubernur dalam telekonferensi Rapat Pembahasan PPKM Mikro di Provinsi Banten dari Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158, Kota Serang (10/2/2021).
Dikatakan, dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, harus dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Peranan utama bupati/walikota hingga kepala desa atau lurah, harus memiliki rasa tanggung jawab kepada negara dalam memutus mata rantai penularan Covid-19..
Menurut Gubernur, PSBB tidak efektif karena mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang sudah menjadi dinamika dan tradisi masyarakat. Kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan
"Yang mengagetkan, sekarang muncul klaster-klaster keluarga. Ada keterbatasan untuk karantina di rumah. Sehingga pemerintah perlu menyediakan ruang karantina untuk tempat singgah," ungkap Gubernur.
Gubernur juga menegaskan, pemerintan bersungguh-sungguh dan mengajak semua pihak untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Vaksinasi menjadi salah satu solusi. Meski dalam pemetaan turun, perlu diwaspadai yang terpapar meningkat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan hasil rapat dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka pada Selasa (9/2) kemarin.
Dikatakan, Presiden memberikan instruksi khusus ke Provinsi Banten tentang PPKM Mikro wilayah Tangerang Raya serta penguatan ekonomi melalui program belanja langsung secara padat karya.
Wagub juga mengungkapkan terjadi perbedaan acuan antara data yang dipegang Presiden Joko Widodo dengan data yang di Provinsi Banten. Presiden mengapresiasi Provinsi Banten yang telah keluar dari zona risiko tinggi.
"Pelaksanakan PPKM Mikro skala RT/RW untuk dapat memaksimalkan program tersebut dengan Kampung Tangguh Nusantara yang dibina Polri untuk mengakselerasi penguatan posko tangguh di desa/kelurahan," ungkapnya sampaikan instruksikan Presiden.
Wagub juga menyampaikan, distribusi vaksin tahap kedua akan diberikan apabila proses vaksinasi tahap pertama sudah selesai. Di Provinsi Banten masih ada kabupaten/kota yang belum selesai pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan tahap pertama. Sementara itu vaksin untuk umum atau mandiri akan diberikan pada bulan Maret 2021.
Rapat yang dipandu oleh Sekda Provinsi Banten Al Muktabar, juga diikuti oleh Kadinkes Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, Forkopimda Provinsi Banten, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar beserta Forkopimda Kabupaten Tangerang, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin beserta Forkopimda Kota Tangerang, Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie beserta Forkopimda Kota Tangerang Selatan, perwakilan Polda Metro Jaya, serta perwakilan Korem 052/ Wijaya Krama.