Tertib Administrasi Kepegawaian Setda, Biro Adpim Gelar Rakor dengan BKD
Sumber Gambar :Tertib Administrasi Kepegawaian Setda, Biro Adpim Gelar Rakor dengan BKD
Dalam rangka menertibkan administrasi kepegawaian khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) menggelar rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di ruang rapat Biro Adpim, Selasa (12/10/2021). Rakor tersebut salah satunya membahas terkait penggunaan aplikasi presensi yang rencananya mulai aktif Januari 2022 mendatang.
Kepala Bagian PEP dan Kepegawaian Biro Adpim Setda Provinsi Banten Rosmawati mengungkapkan, rakor ini diselenggarakan dalam rangka pembenahan data dan informasi kepegawaian ASN dan non ASN di Setda dengan cara melakukan rekonsiliasi data kepegawaian. Tujuannya, ujar Ros, agar tercipta data dan informasi kepegawaian yang valid di lingkungan Setda.
"Data yang valid akan sangat membantu prosea-proses administrasi kepegawaian seperti proses kenaikan gaji berkali dan atau kenaikan pangkat khususnya kenaikan pangkat otomatis (KPO), oleh karenanya dilakukan rekonsiliasi data," terang Ros
Dikatakan Ros, rekonsiliasi data kepegawaian tersebut dilakukan dengan cara menyamakan data dengan tujuan ter-updatenya data pegawai sehingga proses pelayanan kepegawaian dapat dilaksanakan tepat waktu.
"Untuk itu, Biro Adpim sebagai unit kerja yang menjalankan salah satu tugas dan fungsi kepegawaian lingkup Setda, yakni melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang di bidang kepegawaian Setda, perlu melakukan rekonsiliasi data,"tuturnya
Selain itu, imbuh Ros, pembahasan rekonsiliasi pegawai Setda inipun membahas mengenai kesesuaian data jumlah jabatan pegawai fungsional pada unit kerja di lingkungan Setda maupun pegawai DPK pada instansi vertikal seperti KPU dan Bawaslu.
Rakor rekonisiliasi data pegawai tersebut dihadiri Kabid Pembinaan dan Data Kepegawaian BKD Provinsi Banten Aan Fauzan Rahman selaku narasumber dan pengelola kepegawaian di seluruh Biro yang ada di Setda serta sekretariat KPU dan Bawaslu.